Menyelamatkan Sungai, Tanpa Mengorbankan Nasib Buruh
Pencemaran Sungai Kalimati di Muncar akibat limbah industri menghadirkan dilema besar. Di satu sisi, perusahaan harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Di sisi lain, industri menjadi sumber penghidupan bagi ratusan, bahkan ribuan keluarga. Ketika sebuah pabrik ditutup karena terbukti mencemari sungai, persoalannya tidak berhenti di pagar perusahaan. Buruh kehilangan pekerjaan, pedagang kecil kehilangan pelanggan, pemasok kehilangan pasar, dan ekonomi masyarakat sekitar ikut terguncang.
Karena itu, menghadapi persoalan limbah pabrik tidak cukup dengan keberanian menutup perusahaan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus punya keberanian yang lebih besar: menegakkan hukum lingkungan tanpa mengabaikan nasib masyarakat.
Lalu, bagaimana memperlakukan perusahaan yang diduga membuang limbah ke sungai?
Pertama, audit lingkungan yang berkala, independen, dan transparan.
Audit tidak cukup memeriksa dokumen perusahaan atau memastikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ada. Pemerintah harus menguji kualitas air limbah sebelum dibuang, memeriksa efektivitas IPAL, mencocokkan kapasitas pengolahan dengan volume produksi, dan mengukur dampaknya terhadap kualitas air sungai.
Hasil pemeriksaan harus diumumkan kepada publik. Masyarakat tidak boleh menjadi korban pencemaran sekaligus pihak terakhir yang mengetahui penyebabnya.
Jika ditemukan pelanggaran, apakah perusahaan harus langsung ditutup? Tidak selalu. Penegakan hukum harus mempertimbangkan tingkat pelanggaran, besarnya dampak, dan kemampuan perusahaan memperbaiki kerusakan. Pelanggaran administratif yang masih dapat diperbaiki tentu berbeda dengan tindakan sengaja membuang limbah berbahaya yang mengancam keselamatan masyarakat.
Pemerintah memiliki berbagai instrumen sanksi sesuai ketentuan, mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, hingga pembekuan dan pencabutan perizinan. Jika ada ancaman serius, produksi harus dihentikan. Artinya, menutup perusahaan bukan tujuan utama. Prioritasnya adalah menghentikan pencemaran dan memulihkan lingkungan.
Kedua, tata kelola pemerintahan.
Kewenangan terbagi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat, sehingga dalam praktik rawan menimbulkan persoalan koordinasi. Perusahaan beroperasi di satu kabupaten, tetapi dampak pencemarannya bisa menjalar ke wilayah lain.
Jangan sampai pembagian kewenangan menjadi alasan untuk saling melempar tanggung jawab. Menurut regulasi lingkungan hidup, kewenangan pengawasan dan penegakan sanksi mengikuti pembagian urusan pemerintahan serta kewenangan penerbitan perizinan atau persetujuan lingkungan. Karena itu, Banyuwangi membutuhkan koordinasi lintas tingkat pemerintahan yang jelas: siapa mengawasi, siapa mengevaluasi, dan siapa bertindak ketika pelanggaran ditemukan.
Ketiga, dimensi politik ekonomi.
Industri menopang pertumbuhan daerah melalui investasi, pajak, penyerapan tenaga kerja, dan perputaran ekonomi masyarakat. Tidak mengherankan jika keberadaan perusahaan menjadi bagian penting dalam pertimbangan politik pemerintah yang sedang berkuasa.
Di sinilah potensi konflik kepentingan muncul. Pemerintah membutuhkan investasi, perusahaan membutuhkan kepastian usaha, dan masyarakat membutuhkan lingkungan yang sehat. Ketiganya tidak selalu berjalan beriringan.
Masalahnya, ketika investasi terlalu dominan, lingkungan sering menjadi pihak yang dikorbankan. Pengawasan melemah, pelanggaran dianggap persoalan teknis, dan pencemaran perlahan dinormalisasi. Padahal, keberhasilan pembangunan tidak semestinya diukur dari banyaknya perusahaan yang berdiri atau besarnya pajak yang masuk ke kas daerah, tetapi juga dari kualitas air, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekosistem.
Keempat, mahalnya biaya pengelolaan limbah.
Hal ini perlu dibicarakan secara jujur. Membangun dan mengoperasikan IPAL, merawat mesin, menguji sampel di laboratorium, serta mengelola residu membutuhkan biaya besar, di samping beban pajak dan biaya produksi lainnya. Namun, apakah mahalnya biaya dapat menjadi pembenaran untuk membuang limbah ke sungai? Tentu tidak.
Dalam ekonomi lingkungan dikenal prinsip polluter pays principle: pihak yang menyebabkan pencemaran wajib menanggung biaya pencegahan, pengendalian, dan pemulihan lingkungan. Biaya pengelolaan limbah adalah bagian dari biaya produksi, bukan beban yang boleh dialihkan kepada masyarakat. Perusahaan tidak boleh menikmati keuntungan sementara warga menanggung kerugian ekologisnya.
Lalu, apa jalan keluarnya?
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu membangun sistem audit lingkungan berbasis risiko dengan melibatkan perguruan tinggi, laboratorium independen, dan masyarakat sipil. Hasil uji kualitas air sungai harus dibuka kepada publik. Perusahaan yang masih bisa dibina wajib meningkatkan kapasitas IPAL dengan tenggat waktu yang terukur, sedangkan perusahaan yang melakukan pelanggaran serius harus menghadapi penegakan hukum tanpa kompromi.
Pada saat yang sama, pemerintah harus menyiapkan perlindungan sosial bagi buruh. Sebelum penutupan permanen diputuskan, perlu ada pemetaan jumlah tenaga kerja, ketergantungan ekonomi keluarga, dan dampak terhadap usaha kecil di sekitar pabrik. Jika penutupan tidak terhindarkan, hak pekerja harus dipenuhi serta pelatihan dan penempatan kerja disiapkan. Inilah semangat just transition: perubahan menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan tanpa meninggalkan kelompok pekerja.
Walhasil, Banyuwangi tidak perlu memilih antara menyelamatkan pabrik atau menyelamatkan sungai. Keduanya harus diupayakan berjalan beriringan. Perusahaan harus tetap produktif, tetapi tidak dengan mengorbankan lingkungan. Pemerintah harus menjaga investasi, tetapi investasi tidak boleh menjadi tameng bagi pelanggaran.
Jangan sampai kita mewariskan sungai yang mati demi mempertahankan pabrik yang hidup. Namun, jangan pula membiarkan masyarakat kehilangan pekerjaan karena pemerintah gagal membangun tata kelola industri yang bertanggung jawab. Sebab, pembangunan sejati bukan sekadar menghadirkan investasi, melainkan memastikan keuntungan ekonomi tidak dibayar dengan kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat. (*)
Penulis: Atho’ilah Aly Najamudin
Editor: Khusaini Dwisyah Putra
Atho'ilah Aly Najamudin
Wakil Ketua Lakpesdam PCNU Banyuwangi Periode 2026-20231/ Dosen Universitas Islam Ibrahimy, Banyuwangi.
Berita Terkait
Opini
Rekayasa Perilaku, Jalan Baru Pemulihan Sungai Kalimati: Bersih Belum Berarti Sehat
Opini