Badan Wakaf Indonesia (BWI) Banyuwangi Sambangi PCNU Banyuwangi, Bahas Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf hingga Potensi Wakaf Uang Rp4 Miliar per Tahun
BANYUWANGI - Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Banyuwangi bersilaturahmi ke Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyuwangi, Senin (16/11/2026). Rombongan dipimpin Ketua BWI Banyuwangi Zain Ihsan dan diterima di ruang meeting PCNU. Pertemuan membahas tata kelola serta peluang pengembangan wakaf di Banyuwangi.
Ketua PCNU Banyuwangi H Achmad Turmudzi menerima langsung bersama Sekretaris H Moh Bisri Musthofa, didampingi Ketua Lembaga Aset dan Wakaf Nahdlatul Ulama (LAWNU) Banyuwangi Aditya Ruli.
PCNU Jadi Salah Satu Kunjungan Pertama
Zain Ihsan dilantik sebagai Ketua BWI Banyuwangi pada Oktober 2026. Sejak itu, ia mulai mengintensifkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pengelolaan wakaf. PCNU menjadi salah satu organisasi pertama yang ia kunjungi, mengingat besarnya potensi wakaf di lingkungan NU, baik wakaf benda tidak bergerak, benda bergerak, maupun wakaf uang.
Menurut Zain, optimalisasi wakaf perlu diarahkan pada penyelesaian persoalan mendasar, terutama legalitas aset melalui percepatan sertifikasi serta penyelesaian masalah hukum dan sengketa tanah wakaf. Di sisi lain, wakaf uang dan wakaf produktif juga perlu mulai mendapat perhatian serius.
Ia menilai jumlah warga Banyuwangi yang sekitar 1,7 juta jiwa merupakan kekuatan besar jika kesadaran berwakaf tumbuh.
“Secara asumsi, wakaf uang bisa mencapai Rp4 miliar per tahun. Namun, kami tidak ingin muluk-muluk dulu. Yang terpenting membangun kesadaran masyarakat berwakaf sebagai ibadah dan taqarrub ilallah,” ujarnya.
Persoalan di Lapangan: Dokumen, Nadzir, dan Tumpang Tindih Kewenangan
H Achmad Turmudzi menyebut persoalan wakaf yang belum tuntas di masyarakat masih banyak berkaitan dengan administrasi, pemahaman hukum, dan dukungan birokrasi di tingkat desa. Ia menyoroti masih banyaknya warga yang belum memahami dokumen pertanahan seperti petok, Letter C, dan kerawangan tanah. Persoalan makin kompleks ketika masuk pada penunjukan dan kedudukan nadzir.
Menurut Turmudzi, masyarakat perlu memahami secara utuh perbedaan nadzir perorangan dan nadzir organisasi, termasuk fungsi dan tanggung jawabnya. Selama ini, dalam sejumlah praktik, nadzir justru kerap diposisikan sebatas formalitas untuk mengesahkan status hukum aset wakaf.
Sekretaris PCNU H Moh Bisri Musthofa menambahkan, masih ada tumpang tindih kewenangan antara nadzir, pengurus yayasan, pengelola lembaga pendidikan, serta takmir masjid dan musala. Karena itu, ia menekankan perlunya sinkronisasi program antarlembaga di lingkungan NU, khususnya LAWNU dengan Lembaga Takmir Masjid NU (LTMNU), agar kewenangan pengelolaan aset wakaf jelas, administrasinya tertib, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.
LAWNU: Dari Legalitas ke Pengembangan Aset
Ketua LAWNU Banyuwangi Aditya Ruli menyampaikan, pendampingan sertifikasi tanah wakaf warga NU selama ini menghadirkan beragam persoalan di lapangan. Persoalan itu sekaligus menjadi pengalaman berharga untuk membangun pola penyelesaian yang lebih baik.
Ia juga menjelaskan bahwa perubahan nama dari Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU (LWPNU) menjadi LAWNU membawa cakupan peran lebih luas. Ke depan, lembaga tidak hanya mengurus legalitas dan pengamanan aset wakaf, tetapi juga mengembangkan aset yang bernilai ekonomi dan mendukung kesejahteraan umat.
Sepakat Bangun Kerja Sama Lintas Lembaga, Siapkan MoU
Dalam diskusi, seluruh pihak sepakat membangun sinergi lintas lembaga yang melibatkan BWI, Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta organisasi kemasyarakatan, termasuk NU. Salah satu gagasan yang muncul adalah menyusun nota kesepahaman (MoU) sebagai landasan kerja sama. Melalui MoU, pembagian peran, sasaran program, dan langkah penyelesaian persoalan wakaf di Banyuwangi diharapkan lebih terukur dan berkelanjutan.
Selain percepatan sertifikasi dan penyelesaian sengketa, penguatan literasi masyarakat tentang wakaf uang menjadi prioritas yang akan dikembangkan bersama.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi konkret antara BWI dan NU dalam membangun ekosistem wakaf di Banyuwangi. Dengan tata kelola profesional, kepastian hukum, dan wakaf produktif, aset wakaf diharapkan tidak berhenti sebagai kekayaan statis, tetapi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat. (*)
Penulis: Khusaini Dwisyah Putra
Editor: Redaksi NU Online Banyuwangi
Khusaini Dwisyah Putra
Menulis untuk mengingat
Berita Terkait
Berita
Rofik Cahyono Kembali Pimpin Ranting NU Cangkring, Musran Jadi Persiapan Konferensi MWC Rogojampi
Berita
Pergunu Banyuwangi Latih Guru Pakai AI Jelang Hari Guru, Teken MoU dengan MAFINDO
Berita